Last but not least terhadap pro kontra atas penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas sesuai ketentuan acara pemeriksaan koneksitas yang berlaku...

Setiap pelanggaran baik di bidang hukum perdata, hukum pidana maupun di bidang hukum tata usaha merupakan juga pelanggaran disiplin militer....

Rekruitmen dan seleksi dalam rangka mendapatkan Hakim Militer yang baik harus mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi akuntabilitas, right man on the...

1. Sistem pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia menganut Sistem Pembuktian menurut undang undang secara negatif, sebagaimana diatur pada Pasal...

Demi menegakkan asas kepentingan militer dalam penegakan hukum, Prajurit TNI yang terbukti sebagai penyalahguna narotika harus dipecat dari dinas militer...

1) Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai ketentuan organisasi dan cara kerja Peradilan Militer...

Konsep pembinaan mental dalam membangun karakter Hakim Militer dapat disimpulkan, bahwa pembinaan mental memiliki peran strategis dalam membangun karakter Hakim...

1) Bahwa persamaan Pasal 126 KUHPM dan Pasal 127 KUHPM adalah dimaksudkan untuk melindungi bawahan terhadap tindakan atasan/ Militer karena...

1) Masalah ganti rugi ini sebetulnya tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi...

Bahwa JPU/Oditur Militer memiliki kewenangan dalam membuat surat dakwaan dan dakwaan tersebut menjadi dasar dalam pemeriksaan persidangan. Hakim dalam memeriksa...