• Website ini telah menyesuaikan dengan "Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI". #Dilmil II-08 Jakarta#

Widya Wisata Pengadilan Militer II-08 Jakarta: Ikhtiar Mempererat Persaudaraan dan Kebersamaan

IMG_0024

Minggu 23 Juni 2019; Pengadilan Militer II-08 Jakarta mengadakan widya wisata ke Pulau Untung Jawa di Kecamatan Kepualauan Seribu. Kegiatan ini sebagai bentuk upaya untuk menyegarkan kembali semangat sekaligus mempererat ikatan antar anggota Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Widya wisata diawali dengan berkumpul di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada pukul 06.00. Selanjutnya rombongan menuju Pos Angkatan […]

Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Pengadilan Militer II-08 Jakarta Tahun 2019

IMG_9670

Senin tanggal 17 Juni 2019, Pemeriksaan dan Pengawasan (Wasrik) dilakukan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Wasrik dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum yang merupakan Hakim Militer Utama di Pengadilan Militer Utama. Objek pemeriksaan dan pengawasan meliputi manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, dan pelayanan publik. Hasil dan evaluasi Wasrik selanjutnya […]

Kunjungan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Pengadilan Militer ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta

IMG_20190612_074906

Rabu, 12 Juni 2019, Jam masih menunjukkan pukul 07.20 namun Brigjen Chk Agung Iswantoro, SH., MH. selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Pengadilan Militer (Dirbinganis Dilmil) telah sampai di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Kedatangan sontak sempat membuat beberapa staf yang telah datang terkejut. Selanjutnya Brigjen Chk Agung Iswantoro, SH., MH., menemui Kolonel Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, SH., MH. […]

PERBEDAAN PENDAPAT ADALAH RAHMAT

7

Humas – Jakarta, 8 Desember 2018. Imam Safi’i mengemukakan bahwa : Pendapatku benar, tetapi memiliki kemungkinan untuk salah, sedangkan pendapat orang lain salah, tetapi memiliki kemungkinan untuk benar. Pendapat bijak tersebut menunjukkan, bahwa kebenaran itu relative dan tidak mutlak. Adanya perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, terkadang menimbulkan kesan, seolah terjadi pertentangan diantara […]

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PINTU GERBANG WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

7

Humas, Jakarta 27 Agustus 2018. Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menciptakan suasana kondisi yang bebas dan bersih  dari perbuatan serta budaya koruptif bukan sekedar slogan belaka, tetapi tindakan nyata dan konkrit. Pelan tetapi pasti akan tercipta suasana yang bersih dari perbuatan mungkar dan menciptakan mindset sebagai pelayan dan pengadil yang haq dan benar. Dalam […]

EKSISTENSI DOKUMEN ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN PERDATA

Riki

Oleh : Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA PENGANTAR Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UUITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti […]

Yuk Berkenalan dengan E-Court yang Sebentar Lagi Memasuki Tahap Uji Coba

e-court

Electronic Court (e-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Berkcara dari negeri kangguru (Australia), e-court menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnyae-court ini sebenarnya adalah transformasi […]

“KONSEPSI PELAKSANAAN PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN GUNA PENYELESAIAN PERKARA PRAJURIT TNI DI DAERAH PERTEMPURAN” oleh Mayor Jenderal TNI Mulyono

Gambar Tata Tertib Persidangan

        Negara Indonesia adalah Negara Hukum,2artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan.Negara Hukum (Rule of Law) 3adalah negara yang menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi, yang mempunyai ciri-ciri meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan […]

“TINJAUAN PUTUSAN TERHADAP PENYIMPANGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN KONEKSITAS” oleh Letkol Chk Parluhutan Sagala

Gambar Tata Tertib Persidangan

1. Latar Belakang “Pada saat undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legaislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi pada saat diundangkan, undangundang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan”.2 Kenyataan tersebut disebabkan oleh keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang akan terjadi […]

“YURISDIKSI PERADILAN MILITER DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA” oleh Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian

Gambar Tata Tertib Persidangan

             Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kompetensi dan wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama […]

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas